Tinjauan Kritis Terhadap Koperasi Perikanan Indonesia

Kondisi Koperasi Perikanan di Indonesia pada saat ini sangat memprihatinkan. Koperasi kurang berjalan lagi dikarenakan anggotanya yang meninggalkannya, kalau saja anggota-anggota masih setia untuk menopang hidup Koperasi, maka Koperasi tersebut dapat berjalan sedia kala. Melakukan simpan pinjam dan lain-lain merupakan kegiatan pada Koperasi. Kenapa Koperasi tidak bisa berjalan lagi, itu dikarenakan banyak anggota yang meminjam dari pada menyimpan. Sehingga Koperasi tambah kewalahan dalam mengatur keuangan. Koperasi tidak bisa melakukan perputaran modal dikarenakan uang Koperasi dipinjam dan yang menyimpan uang sangat minim.

Kemudian banyaknya pengurus dari Koperasi yang berbuat curang. Mereka lebih mengutamakan keuntungan pribadi dari pada melayani anggota Koperasi dalam hal ini nelayan. Masih banyak pengurus Koperasi yang mengambil keuntungan dari dana bantuan pemerintah yang seharusnya disalurkan dan dipinjamkan kepada anggota. Anggota Koperasi yang dalam hal ini nelayan hanya dijadikan objek agar pemerintah mau memberikan bantuan.

Kurangnya kesadaran anggota Koperasi untuk berpartisipasi terhadap Koperasi. Partisipasi dalam hal ini dapat ditunjukkan dengan melakukan transaksi di Koperasi seperti meminjam, menyimpan dan transaksi lain dalam usahanya. Banyak anggota yang belum sadar akan pentingnya keberadaan Koperasi Perikanan. Pada dasarnya kemajuan suatu Koperasi tergantung dari anggota Koperasi itu sendiri, bukan dari pengurusnya ataupun pemerintah sebagai stackholder pengambil keputusan.

Kepercayaan publik. Dampak yang lebih luas dari suatu kepercayaan dapat kita lhat pada perkembangan Koperasi Perikanan pada saat ini. Berita di media dalam bentuk apapun banyak yang menceritakan buruknya kondisi Koperasi Perikanan. Matinya Koperasi dan korupnya pengurus yang berkecimpung di Koperasi. Tidak bisa disalahkan jika masyarakat hanya bisa terdiam ketika diajak bicara tentang Koperasi, krisis kepercayaan semakin memperburuk kesehatan sebuah unit ekonomi rakyat yang berjudul Koperasi Perikanan.

Masih banyaknya Koperasi Perikanan yang pendiriannya bukan atas kemauan aspirasi masyarakat (bottom up), tapi atas dasar dorongan dan perintah dari pemerintah (top down) yang menganjurkan masyarakat untuk berkoperasi. Sehingga keberadaan Koperasi Perikanan kurang diminati dan kurang dibutuhkan. Berbeda halnya jika beridirinya Koperasi Perikanan atas dasar aspirasi masyarakat. Kesadaran masyarakat akan pentingnya Koperasi akan lebih tinggi dan pastinya akan aktif berparisipasi untuk membangun Koperasi sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan.

Terbatasnya struktur permodalan bagi Koperasi Perikanan juga merupakan hal yang perlu diperhatikan terkait dengan kemajuan Koperasi Perikanan. Masih banyaknya Koperasi Perikanan yang tinggal nama saja dikarenakan tidak mendapat bantuan dana untuk memperkuat struktur permodalan Koperasi yang bisa diputar dengan meminjamkannya kepada anggota ataupun untuk unit usahanya.
Profesionalisme. Tidak banyaknya individu yang mengelola Koperasi dengan alasan ekonomi mengakibatkan Koperasi tidak mempunyai pilihan, tidak selektif dalam menjaring anggota yang dijadikan tulang punggung roda perkoperasian. Keterbasan Sumber Daya Manusia yang berkualitas mengharuskan Koperasi hanya memanfaatkan sumberdaya yang ada.

Tidak adanya pola pengkaderan terhadap anggota berupa pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada anggota tentang system perkoperasian membuat banyak anggota yang belum paham dengan konsep Koperasi. Hal yang demikian juga membuat kepengurusan yang itu-itu saja tiap tahunnya, karena anggota tidak mampu menggantikan pengurus sebelumnya dengan ketidakpahaman mereka.

Koperasi Perikanan tidak mampu bersaing dengan tauke atau agen dalam hal pemasaran maupun pelayanan. Sehingga membuat kepercayaan anggota terhadap tauke dan agen lebih tinggi dari pada Koperasi. Koperasi yang tidak mampu melakukan pemasaran akan kalah saing tentunya dengan tauke. Sehingga anggota yang sudah terjerat dengan tauke tidak mampu berpartisipasi terhadap Koperasi.

Pemerintah yang terlalu memanjakan Koperasi Perikanan, ini juga menjadi alasan kuat mengapa Koperasi Perikanan tidak maju-maju. Koperasi banyak dibantu pemerintah lewat dana segar tanpa ada pengawasan terhadap bantaun tersebut. Sifat bantuannya pun tidak wajib dikembalikan yang berupa dana hibah. Tentu saja ini menjadi bantuan yang tidak mendidik, Koperasi menjadi manja dan tidak mandiri hanya menunggu bantuan selanjutnya dari pemerintah. Selain merugikan pemerintah bantuan seperti ini pula akan menjadikan

Koperasi tidak bisa bersaing karena terus menerus menjadi benalu Negara. Seharusnya pemerintah mengucurkan bantuan dengan system pengawasan yang baik, walaupun dananya bentunya hibah yang tidak perlu dikembalikan. Dengan demikian akan membantu Koperasi menjadi lebih professional, mandiri, dan mampu bersaing.

Untuk menghadapi tantangan di masa depan, Koperasi Perikanan harus mampu mengoptimalkan daya dukung yang dimilikinya. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggotanya, meningkatkan asset Koperasi, pengunaan teknologi, serta mempertahankan daya dukung ekologis untuk keberlanjutan usaha Koperasi.

Jon Budi Prayogo
Mahasiswa Sosial Ekonomi Perikanan 2010 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau

Sudah diterbitkan di Koran Metro Riau yang terbit pada hari Jum'at, 3 Mei 2013