otakmuda

Peran Kelembagaan Ekonomi Terhadap Nelayan Desa Teluk Pambang Bengkalis Riau

Kamis, 11 Desember 2014
1. Koperasi Perikanan Pantai Madani


Koperasi Perikanan Pantai Madani (KPPM) merupakan Koperasi yang bergerak di sektor perikanan di wilayah pesisir Pulau Bengkalis yang berdiri pada tanggal 6 September 1999 sesuai dengan ketetapan badan hukum Koperasi No: 429/BH/KDK.4.2/1.2/IX/1999. Perubahan Anggaran Dasar terjadi pada tanggal 21 April 2004 dengan badan hukum Koperasi No: 429a/BHK/PAD/IV/2004. Tujuan didirikannya Koperasi ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat pesisir yakni nelayan di Daerah Pulau Bengkalis khususnya Desa Teluk Pambang. Pada awal berdirinya Koperasi Perikanan Pantai Madani bergerak dalam usaha penampungan hasil-hasil laut dan dengan berjalannya waktu usaha Koperasi Perikanan Pantai Madani berkembang pada usaha lain.
Landasan Koperasi adalah Pancasila dan UUD 1945. Koperasi berazaskan kekeluargaan dengan tujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Peran strategis Koperasi Perikanan Pantai Madani tidak hanya terfokus pada anggota Koperasi saja, namun juga non-anggota Koperasi yakni masyarakat Desa Teluk Pambang.
Modal Koperasi Perikanan Pantai Madani berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri Koperasi berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Sedangkan modal pinjaman berasal dari pinjaman anggota, pinjaman kepada pihak lain, pinjaman kepada Bank dan pinjaman dari lembaga keuangan lainnya.
Peran strategis Koperasi Perikanan Pantai Madani terhadap nelayan Desa Teluk Pambang adalah terkait dengan unit usaha yang dijalankannya. Unit usaha Koperasi Perikanan Pantai Madani diantaranya adalah unit usaha perdagangan ikan, unit usaha perdagangan suku cadang, unit usaha perdagangan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan unit usaha simpan pinjam.

2. Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Berkah Pambang Sejahtera


Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) merupakan salah satu program unggulan pemberdayaan masyarakat melalui kelembagaan ekonomi di Daerah Kabupaten Bengkalis. Program pemberdayaan masyarakat ini memiliki dampak positif yang nyata terhadap peningkatan pendapatan masyarakat pesisir yakni nelayan melalui simpan pinjam yang disalurkan kepada nelayan dengan persyaratan yang tidak terlalu sulit seperti yang ditetapkan oleh pihak perbankan. Secara kelembagaan program ini memiliki kinerja yang baik dengan manajemen pengelolaan yang profesional sehingga jumlah kredit yang tersalurkan sangat bermanfaat bagi debiturnya.
Salah satu masalah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir adalah kekurangan modal sedangkan lembaga keuangan menghadapi masalah bagaimana menyalurkan modal kepada usaha ekonomi pedesaan. Dengan kenyataan yang seperti itu, maka peran penting lembaga keuangan pedesaan seperti Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Berkah Pambang Sejahtera diperlukan guna terobosan-terobosan yang bersifat mengaktifkan kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan.
Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Berkah Pambang Sejahtera mempuyai peran yang strategis dalam pengembangan usaha kecil mikro pedesaan, khususnya nelayan Desa Teluk Pambang. Hal ini terkait dengan fungsi kelembagaan ekonomi yang menjadi intermediasi keuangan sebagai penyedia modal usaha bagi nelayan untuk mengembangkan usahanya. Dalam implementasinya UED-SP Berkah Pambang Sejahtera lebih efektif dan efisien dalam penyaluran kredit dari pada lembaga keuangan lainnya seperti perbankan karena kedekatannya kepada masyarakat pesisir yang dilayani dengan persyaratan yang tidak terlalu rumit. Disatu sisi UED-SP Berkah Pambang Sejahtera memiliki keunggulan yang relatif tidak dimiliki oleh perbankan yakni lokasinya yang strategis terletak di Desa yang dapat dengan mudah dijangkau oleh nasabah pengusaha kecil dan mikro serta nelayan, memiliki kemudahan dalam melakukan transaksi dengan nasabah yang dianggap perbankan tidak bankable melalui pendekatan-pendekatan kepercayaan.
UED-SP bertugas dan berfungsi sebagai lembaga keuangan yang mendekatkan permodalan melalui sistem perkreditan yang lebih mudah dan terarah pada masyarakat desa. Keberadaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Berkah Pambang Sejahtera di Desa Teluk Pambang telah menjadi alternatif pembiayaan dan peningkatan modal usaha masyarakat pesisir untuk menggerakkan ekonomi masyarakat desa dengan akses yang lebih mudah dari pada kelembagaan ekonomi lainnya seperti perbankan. Manajemen pengelolannya pun lebih profesional seperti perbankan dan lebih baik dari pada Koperasi yang lebih mengutamakan azas kekeluargaan sesuai dengan Anggaran Dasar mereka, sehingga terjadinya kredit macet pun dapat diminimalisir melalui sistem kehati-hatian dalam penyaluran kredit serta pembinaan-pembinaan terhadap nasabah serta kaderisasi kepengurusan yang lebih terorganisir. Kehadiran UED-SP Berkah Pambang Sejahtera diharapkan mampu mendorong tumbuh kembangnya usaha nelayan mengingat nelayan pada umumnya masih jarang tersentuh oleh lembaga keuangan Bank.

DOWNLOAD THIS FILE


Related Posts Widget For Blogger with ThumbnailsBlogger Widgets

Manfaat Koperasi Sebagai Tumpuan Perekonomian

Minggu, 02 Juni 2013
Masih banyak masyarakat yang tidak sadar dan belum paham betul dengan manfaat berkoperasi, sehingga wajar saja jika partisipasi anggota terhadap koperasi masih kurang. Hal inilah salah satu yang menyebabkan tidak berkembangnya Koperasi dalam tumpuan perekonomian kita saat ini. Tidak sedikit Koperasi yang mati suri dan bahkan hanya tinggal nama saja karena ditinggal pengurus yang tidak bertanggung jawab atau bahkan ditinggal pergi anggotanya. Untuk itu kita perlu paham apa saja manfaat yang kita peroleh dalam Koperasi.

Pertama, Koperasi mampu menghimpun dana dari anggota Koperasi dan menyalurkan kepada anggotanya yang membutuhkan dengan ketentuan AD/ART. Sehingga mampu mengatasi kesulitan anggota dalam hal permodalan untuk memulai usaha ataupun pengembangan usahanya. Melalui unit simpan pinjam yang ada pada Koperasi, maka anggota pada khususnya dan masyarakat seharusnya akan terbantu.

Kedua, Koperasi secara tidak langsung juga menjadi fasilitas mempererat tali persaudaraan antara anggotanya. Yang mana Koperasi mampu menjadi wadah untuk berinteraksi, berkumpul dan bertemunya anggota Koperasi baik dalam hal transaksi perkoperasian ataupun dalam Rapat Anggota Tahunan dan rapat lainnya. Karena pada dasarnya Koperasi berdiri berdasarkan atas asas kekeluargaan (UUD 1945 Pasal 33 tentang kesejahteraan sosial)

Ketiga, Koperasi mampu mewujudkan masyarakat yang bertanggung jawab dan disiplin. Hal ini tercerminkan dalam kegiatan usaha Koperasi itu sendiri. Misalnya dalam hal pembayaran simpanan wajib setiap bulannya/minggunya serta ketepatan dalam pengangsuran pelunasan peminjaman. Namun hal ini akan terwujud jika anggota Koperasi benar-benar melaksanakan perkoperasian sesuai dengan AD/ART yang sudah disepakati dalam Rapat Anggota Tahunan.

Keempat, Koperasi dapat membantu anggota dalam hal pemenuhan kebutuhan. Hal ini sesuai dengan unit usaha yang dijalankan oleh Koperasi itu sendiri. Beberapa barang ada yang lebih mudah didapatkan di Koperasi dengan kita menjadi anggota dari pada tidak. Selain itu, anggota juga mendapatkan SHU (Sisa Hasil Usaha) setap tahunnya.

Jon Budi Prayogo
Mahasiswa Sosial Ekonomi Perikanan 2010 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau

Tinjauan Kritis Terhadap Koperasi Perikanan Indonesia

Selasa, 23 April 2013
Kondisi Koperasi Perikanan di Indonesia pada saat ini sangat memprihatinkan. Koperasi kurang berjalan lagi dikarenakan anggotanya yang meninggalkannya, kalau saja anggota-anggota masih setia untuk menopang hidup Koperasi, maka Koperasi tersebut dapat berjalan sedia kala. Melakukan simpan pinjam dan lain-lain merupakan kegiatan pada Koperasi. Kenapa Koperasi tidak bisa berjalan lagi, itu dikarenakan banyak anggota yang meminjam dari pada menyimpan. Sehingga Koperasi tambah kewalahan dalam mengatur keuangan. Koperasi tidak bisa melakukan perputaran modal dikarenakan uang Koperasi dipinjam dan yang menyimpan uang sangat minim.

Kemudian banyaknya pengurus dari Koperasi yang berbuat curang. Mereka lebih mengutamakan keuntungan pribadi dari pada melayani anggota Koperasi dalam hal ini nelayan. Masih banyak pengurus Koperasi yang mengambil keuntungan dari dana bantuan pemerintah yang seharusnya disalurkan dan dipinjamkan kepada anggota. Anggota Koperasi yang dalam hal ini nelayan hanya dijadikan objek agar pemerintah mau memberikan bantuan.

Kurangnya kesadaran anggota Koperasi untuk berpartisipasi terhadap Koperasi. Partisipasi dalam hal ini dapat ditunjukkan dengan melakukan transaksi di Koperasi seperti meminjam, menyimpan dan transaksi lain dalam usahanya. Banyak anggota yang belum sadar akan pentingnya keberadaan Koperasi Perikanan. Pada dasarnya kemajuan suatu Koperasi tergantung dari anggota Koperasi itu sendiri, bukan dari pengurusnya ataupun pemerintah sebagai stackholder pengambil keputusan.

Kepercayaan publik. Dampak yang lebih luas dari suatu kepercayaan dapat kita lhat pada perkembangan Koperasi Perikanan pada saat ini. Berita di media dalam bentuk apapun banyak yang menceritakan buruknya kondisi Koperasi Perikanan. Matinya Koperasi dan korupnya pengurus yang berkecimpung di Koperasi. Tidak bisa disalahkan jika masyarakat hanya bisa terdiam ketika diajak bicara tentang Koperasi, krisis kepercayaan semakin memperburuk kesehatan sebuah unit ekonomi rakyat yang berjudul Koperasi Perikanan.

Masih banyaknya Koperasi Perikanan yang pendiriannya bukan atas kemauan aspirasi masyarakat (bottom up), tapi atas dasar dorongan dan perintah dari pemerintah (top down) yang menganjurkan masyarakat untuk berkoperasi. Sehingga keberadaan Koperasi Perikanan kurang diminati dan kurang dibutuhkan. Berbeda halnya jika beridirinya Koperasi Perikanan atas dasar aspirasi masyarakat. Kesadaran masyarakat akan pentingnya Koperasi akan lebih tinggi dan pastinya akan aktif berparisipasi untuk membangun Koperasi sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan.

Terbatasnya struktur permodalan bagi Koperasi Perikanan juga merupakan hal yang perlu diperhatikan terkait dengan kemajuan Koperasi Perikanan. Masih banyaknya Koperasi Perikanan yang tinggal nama saja dikarenakan tidak mendapat bantuan dana untuk memperkuat struktur permodalan Koperasi yang bisa diputar dengan meminjamkannya kepada anggota ataupun untuk unit usahanya.
Profesionalisme. Tidak banyaknya individu yang mengelola Koperasi dengan alasan ekonomi mengakibatkan Koperasi tidak mempunyai pilihan, tidak selektif dalam menjaring anggota yang dijadikan tulang punggung roda perkoperasian. Keterbasan Sumber Daya Manusia yang berkualitas mengharuskan Koperasi hanya memanfaatkan sumberdaya yang ada.

Tidak adanya pola pengkaderan terhadap anggota berupa pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada anggota tentang system perkoperasian membuat banyak anggota yang belum paham dengan konsep Koperasi. Hal yang demikian juga membuat kepengurusan yang itu-itu saja tiap tahunnya, karena anggota tidak mampu menggantikan pengurus sebelumnya dengan ketidakpahaman mereka.

Koperasi Perikanan tidak mampu bersaing dengan tauke atau agen dalam hal pemasaran maupun pelayanan. Sehingga membuat kepercayaan anggota terhadap tauke dan agen lebih tinggi dari pada Koperasi. Koperasi yang tidak mampu melakukan pemasaran akan kalah saing tentunya dengan tauke. Sehingga anggota yang sudah terjerat dengan tauke tidak mampu berpartisipasi terhadap Koperasi.

Pemerintah yang terlalu memanjakan Koperasi Perikanan, ini juga menjadi alasan kuat mengapa Koperasi Perikanan tidak maju-maju. Koperasi banyak dibantu pemerintah lewat dana segar tanpa ada pengawasan terhadap bantaun tersebut. Sifat bantuannya pun tidak wajib dikembalikan yang berupa dana hibah. Tentu saja ini menjadi bantuan yang tidak mendidik, Koperasi menjadi manja dan tidak mandiri hanya menunggu bantuan selanjutnya dari pemerintah. Selain merugikan pemerintah bantuan seperti ini pula akan menjadikan

Koperasi tidak bisa bersaing karena terus menerus menjadi benalu Negara. Seharusnya pemerintah mengucurkan bantuan dengan system pengawasan yang baik, walaupun dananya bentunya hibah yang tidak perlu dikembalikan. Dengan demikian akan membantu Koperasi menjadi lebih professional, mandiri, dan mampu bersaing.

Untuk menghadapi tantangan di masa depan, Koperasi Perikanan harus mampu mengoptimalkan daya dukung yang dimilikinya. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggotanya, meningkatkan asset Koperasi, pengunaan teknologi, serta mempertahankan daya dukung ekologis untuk keberlanjutan usaha Koperasi.

Jon Budi Prayogo
Mahasiswa Sosial Ekonomi Perikanan 2010 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau

Sudah diterbitkan di Koran Metro Riau yang terbit pada hari Jum'at, 3 Mei 2013

Kemana Kekayaan Laut Kita?

Rabu, 13 Juni 2012
Indonesia merupakan negara maritim yang terdiri dari banyak pulau-pulau dengan luas perairan lautnya yang mencapai 5,8 juta km2 dengan panjang garis pantai mencapai 81.000 km.. Potensi ini sangat menguntungkan dalam bidang perikanan terutama perikanan tangkap. Meningkatnya jumlah penduduk dunia dan kebutuhan akan bahan pangan dan gizi yang lebih baik membuat permintaan pasar akan ikan terus bertambah dari tahun ke tahun. Kondisi yang demikian tentunya menjadikan sektor perikanan penting untuk dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal agar masyarakat Indonesia hidup dalam kemakmuran. Tapi saat ini kenyataannya belum demikian, masih banyak kita jumpai masyarakat nelayan yang hidup di garis kemiskinan. Tentunya ini menjadi pertanyaan bagi kita semua dan perlu pemecahan masalah yang serius khususnya pemerintah yang dalam hal ini pembuat kebijakan.

Agar pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap dapat secara optimal, maka perlu diperhatikan dari aspek teknis dan aspek ekonomi. Aspek teknis mencangkup peralatan dan teknologi pemanfaatan sumberdaya ikan, seperti armada penangkapan, alat tangkap, alat pendeteksi ikan dan sarana lainnya. Sedangkan dari aspek ekonomi mencangkup modal yang dibutuhkan dalam usaha pemanfaatan sumberdaya perikanan, khususnya perikanan tangkap. Sedangkan nelayan tradisional di Indonesia masih mengaplikasikan teknologi dengan sederhana, skala usahanya yang kecil dan jangkauan operasi penangkapan yang masih terbatas disekitar pantai sehingga dalam hal pemanfaatan sumberdaya perikanan belum optimal. Berbeda dengan nelayan modern, tapi jumlahnya masih sedikit dibandingkan dengan nelayan tradisional.

Sifat dari laut yang open acces yaitu terbuka untuk umum memiliki potensi yang sangat besar bagi munculnya konflik antara masyarakat nelayan tradisional dengan nelayan luar dalam interaksi pemanfaatan sumberdaya perikanan. Nelayan luar dalam hal ini adalah nelayan-nelayan modern yang berasal dari kota maupun dari luar negeri (asing). Apalagi dengan melihat kekayaan laut Indonesia yang sangat potensial membuat nelayan-nelayan asing tertarik untuk menangkap ikan diperairan Indonesia. Wilayah yang sering terjadi konflik pencurian ikan oleh nelayan asing biasanya di wilayah-wilayah perbatasan, seperti perbatasan laut Indonesia dengan Malaysia, Laut Arafuru, Laut Cina Selatan. Trik mereka dalam mencuri ikan di Indonesia adalah dengan memalsukan bendera ataupun dengan bendera ganda hingga memalsukan dokumen.

Maraknya pencurian ikan oleh nelayan asing di wilayah perairan Indonesia tentunya sangat merugikan negara. Berkurangnya ikan membuat hasil tangkapan nelayan kita berkurang, produksi perikanan pun menjadi menurun. Secara tidak langsung kekayaan laut yang kita miliki belum kita nikmati sepenuhnya. Tapi wajar saja mereka (nelayan asing) seenaknya menangkap ikan di Indonesia, teknologi penangkapan mereka yang sudah modern didukung dengan armada yang canggih sehingga dapat memasuki wilayah laut Indonesia dengan mudah. Terbatasnya armada kapal modern di Indonesia yang dimiliki nelayan serta terbatasnya juga armada patroli yang dimiliki Kementrian Kelautan dan Perikanan dalam hal pengawasan merupakan salah satu masalah yang harus diselesaikan. Diharapkan ke depannya permalahan pencurian ikan oleh nelayan asing dapat ditekan, sehingga nelayan kita bisa dengan optimal menangkap ikan dan produksi ikan pun diharapkan bertambah untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan dan gizi dari ikan. Kepada pemerintah kami berharap melalui kebijakan-kebijakannya demi mewujudkan Indonesia menjadi negara produksi ikan dunia.

Jon Budi Prayogo
Mahasiswa Sosial Ekonomi Perikanan 2010 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau

Sudah diterbitkan di Koran Haluan Riau Edisi Jum'at, 15 Juni 2012